Sejak 17 Oktober 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku penuh di Indonesia, menandai era baru perlindungan data pribadi. UU ini tidak hanya memberi hak kepada pemilik data, tetapi juga mengatur sanksi ketat bagi perusahaan dan lembaga yang lalai atau melanggar ketentuan dalam melindungi data pribadi. Artikel ini akan membahas sanksi administratif, pidana, dan dampak hukum yang dapat menimpa pelanggar, serta pentingnya langkah-langkah kepatuhan.
1. Sanksi Administratif: Denda dan Pembatasan
Pelanggaran terhadap UU PDP dapat dikenakan sanksi administratif, antara lain:
- Denda Administratif: Besaran denda dapat mencapai miliaran rupiah tergantung pada tingkat pelanggaran.
- Peringatan Tertulis: Digunakan pada pelanggaran ringan sebagai teguran pertama.
- Pembatasan Kegiatan Pemrosesan Data: Untuk pelanggaran serius, perusahaan bisa dilarang melakukan pemrosesan data pribadi hingga perbaikan dilakukan.
- Penghentian Sementara atau Penghapusan Data: Otoritas Perlindungan Data Pribadi dapat memerintahkan penghentian sementara atau penghapusan data jika pelanggaran berdampak besar pada individu.
Sanksi administratif ini bersifat progresif, yang artinya setiap bentuk pelanggaran bisa diperberat jika perusahaan atau lembaga berulang kali melanggar aturan.
2. Sanksi Pidana: Ancaman Penjara dan Denda Besar
Selain sanksi administratif, UU PDP mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran berat. Sanksi pidana ini termasuk:
- Pidana Penjara: Pelanggar UU PDP dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 5 tahun, khususnya jika data pribadi disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain.
- Denda Pidana: Denda pidana dapat mencapai maksimal Rp5 miliar untuk pelanggaran serius yang melibatkan penyalahgunaan atau peretasan data pribadi.
Hukuman pidana berlaku bagi perusahaan maupun individu yang melakukan pelanggaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Dampak Hukum bagi Perusahaan dan Lembaga
Gagal melindungi data pribadi juga memiliki dampak hukum dan reputasi yang signifikan bagi organisasi. Selain sanksi formal, ada beberapa dampak tambahan:
- Kerugian Finansial: Biaya hukum, denda, dan langkah pemulihan dapat menguras anggaran perusahaan.
- Hilangnya Kepercayaan Pelanggan: Kebocoran data dapat merusak reputasi, membuat pelanggan atau mitra bisnis kehilangan kepercayaan.
Risiko Hukum Lanjutan: Pemilik data yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata untuk kompensasi.
Mencegah Pelanggaran dengan Sidik Cyber
Menghadapi sanksi yang ketat ini, penting bagi pengelola data untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP. Sidik Cyber hadir sebagai solusi holistik untuk membantu organisasi mengelola data dengan aman. Dengan layanan keamanan siber dan audit kepatuhan yang komprehensif, Sidik Cyber mendukung perusahaan dan lembaga dalam menerapkan standar perlindungan data yang memadai, memastikan setiap proses pemrosesan data sesuai dengan regulasi UU PDP, sehingga risiko pelanggaran dan sanksi dapat diminimalisir.
Sumber:
UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Situs resmi Badan Perlindungan Data Pribadi
